VIPBANDARQ - Anies Menuding Selama Ini Ahok Melakukan Pemerintahan Secara Tertutup

VIPBANDARQ

VIPBANDARQ - Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua sempat lama menarik dan menghela nafas sembari menggelengkan kepala, ketika diminta menanggapi dakwaan lawannya, Anies Baswedan. Ahok menjawab dakwaan cagub nomor urut tiga Anies yang menganggap pemprov DKI Jakarta selama ini belum menerapkan sistem pemerintahan terbuka (open governance). “Hufft,” begitu suara yang terdengar saat Ahok menghela nafas, sesaat sebelum menjawab tudingan tersebut. 

Selanjutnya, sembari menyedekapkan tangan di depan dada sembari menggeleng Ahok mengatakan, bahwa Maksud open governance itu apa sih? Tujuannya kan agar masyarakat tahu apa yang kami lakukan. Ada banyak contoh tata kelola pemprov berdasar prinsip keterbukaan yang sudah kami terapkan,” katanya. Ia menjelaskan, pemprov dulu bisa mempersoalkan adanya ‘dana siluman’ pembelian alat uninterruptibel power supply (UPS) lantaran memakai sistem e-budgeting atau penyusunan APBD berbasis daring (dalam jaringan; internet).

Selain itu, Ahok juga mencontohkan pemprov kekinian melakukan musyawarah rencana dan pengembangan (musrenbang) memakai aplikasi daring. Melalui sistem e-musrenbang, pemprrov bisa mendata dan mendapat masukan dari ribuan pengurus rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), keluarahan, maupun kecamatan. Sebelum cuti jadi gubernur, kata Ahok, pemprov menerima 29 ribu usulan dari RT/RW, kelurahan, dan kecamatan, melalui sistem e-musrenbang.

BACA JUGA:

Strategi Kampanye Berbeda Antara Ahok Dan Anies
Mulai 1 April, Taksi Online Harus Ada Stiker Khusus Di Mobil
Jangan Mencampuri Hubungan Antara Agama Dan Politik Pesan Djarot
Tanggapan Djarot Mengenai Islam Itu...

“Jadi, kami ini kurang open governance bagaimana lagi? Saking terbukanya, seluruh transaksi keuangan pemprov kami wajibkan melalui sistem nontunai. Itu supaya seluruh aliran dana bisa dipantau,” katanya. Anies mengatakan bahwa ingin menerapkan sistem open governance atau melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh pembuatan program pembangunan pemprov. Keinginannya itu bakal dilaksanakan kalau ia dan calon wakil gubernur pasangannya, Sandiaga Uno, menang dalam putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 19 April 2017.

Sebab, ia menilai pemprov di bawah kepemimpinan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat belum menerapkan sistem keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. Kenapa di Jakarta belum (menerapkan tata kelola pemerintahan terbuka), itu soal kemauan. Infrastrukturnya sudah ada. Sementara di daerah lain sudah pake lho," kata Anies, seusai bertemu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat.

VIPBANDARQ